Penyediaan Infrastruktur Penyiaran di Daerah Perbatasan, Terpencil, Terluar dan Tertinggal

Untitled-2

“BP3TI memanfaatkan dana USO untuk membangun transmisi penyiaran berupa perangkat pemancar Radio FM, sistem antena dan peralatan pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan siaran LPP RRI di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal. Pada 2015 BP3TI dapat merealisasikan 9 lokasi.”

Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal juga berhak mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan melalui lembaga penyiaran Indonesia. Namun faktanya, di wilayah perbatasan, sampai saat ini eksistensi lembaga penyiaran asing lebih dominan ketimbang lembaga penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah kongkret untuk melakukan penetrasi penyiaran di daerah perbatasan NKRI. Penyediaan Infrastruktur penyiaran daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar merupakan langkah nyata yang sangat mendesak agar kebutuhan masyarakat di wilayah itu, akan informasi yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan dapat terpenuhi.

BP3TI berupaya keras untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar, agar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal dapat mengakses informasi, khususnya informasi yang disebarluaskan melalui siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI). Langkah ini merupakan salah satu usaha BP3TI dalam mengurangi kesenjangan informasi antar wilayah di Indonesia.

Dalam program ini, BP3TI memanfaatkan dana USO untuk menyediakan sarana transmisi penyiaran berupa perangkat pemancar Radio FM, sistem antena dan peralatan pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan siaran LPP RRI di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal.

BP3TI melakukan program penyediaan infrastruktur penyiaran, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Agar program ini dapat berjalan optimal, BP3TI melakukan kerjasama dengan LPP RRI sejak perencanaan, survei lokasi, persiapan pengadaan, pelatihan dan pengelolaan aset. Aset-aset infrastruktur penyiaran yang disediakan oleh BP3TI ini, nantinya juga akan dialihstatuskan kepada LPP RRI untuk dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara. Mekanisme alih status BMN tersebut, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN.

 lokasi infrastruktur

Desa Broadband Terpadu

Program Desa Broadband Terpadu merupakan salah satu program prioritas yang terus dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BP3TI. Desa Broadband Terpadu adalah desa yang akan disediakan akses internet, perangkat akhir pengguna dan aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat untuk memberdayakan potensi desa. Perpaduan kegiatan tersebut merupakan usaha Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengkombinasikan antara penyediaan infrastruktur TIK dengan penyediaan ekosistem TIK.

Program Desa Broadband Terpadu ini merupakan program penyediaan akses internet secara komunal yang pada 2015 telah dibangun sebanyak 50 desa dan akan terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang.

Cakupan Desa Broadband terpadu adalah desa nelayan, pertanian dan pedalaman pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika yang disediakan akses internet dengan kecepatan minimal 2 Mbps, perangkat pendukung, aplikasi pendukung dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi SDM.

Solusi teknologi akses internet yang digunakan pada program ini antara lain teknologi fiber optic, radio link dan VSAT. Penggunaan metode akses internet tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis, demografis dan kebutuhan di daerah setempat. Program Desa Broadband Terpadu dilaksanakan dengan melibatkan elemen masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi.

perencanaan sdbt

Tujuan penyelenggaraan Program Desa Broadband Terpadu antara lain :

  1. Mengoptimalkan produktivitas mata pencaharian mayoritas masyarakat pada daerah pesisir, pertanian, dan pedalaman melalui pemanfaatan TIK
  2. Mengoptimalkan harga jual hasil produksi masyarakat melalui pemanfaatan TIK
  3. Mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat pada bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan komunikasi melalui pemanfaatan TIK

Lokasi pelaksanaan Program Desa Broadband Terpadu didasari pada evaluasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia berdasarkan data desa usulan pemerintah daerah (Pemda).

Agar penyelenggaraannya berkesinambungan bermanfaat secara optimal, pembangunan Desa Broadband Terpadu di setiap lokasi dibarengi dengan komitmen bersama antara Kementerian Kominfo dengan pemerintah daerah.

Capaian Desa Broadband Terpadu Tahun 2015

Target pelaksanaan Program Desa Broadband Terpadu pada 2015 adalah 50 lokasi. BP3TI pada 2015 berhasil memenuhi target pembangunan Desa Broadband Terpadu di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di 20 (dua puluh) kabupaten dan 7 (tujuh) provinsi, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Selain penyediaan infrastruktur TIK berupa penyediaan akses internet serta perangkat pendukung untuk masyarakat desa sebagai pengguna, dalam penyelenggaraan Program Desa Broadband Terpadu juga dilakukan sinkronisasi dengan beberapa program yang termasuk dalam lingkup penyediaan ekosistem TIK, seperti Pengembangan SDM serta Pengembangan Aplikasi. Hal ini dimaksudkan agar manfaat Program Desa Broadband Terpadu bagi masyarakat dapat optimal.

Pada 2015, aplikasi Desa Broadband Terpadu telah dikembangkan dengan membangun portal Desa Broadband Terpadu di alamat URL: http://broadband-desa.go.id/ yang merupakan kegiatan kerjasama antara Direktorat Pengembangan Pitalebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan pengembang konten dan aplikasi lokal yang berasal dari swasta.

program aplikasi sdbt

BP3TI juga telah melakukan pengembangan dengan melalukan penambahan berbagai fitur tidak berbayar untuk memperkaya portal broadband-desa.go.id. Pengembangan aplikasi merupakan salah satu Program Swakelola BP3TI dengan Universitas Indonesia melalui kegiatan pengembangan literasi.

portal sdbt

Salah satu fitur yang ditambahkan pada portal Desa Broadband Terpadu adalah fitur call center Broadband. Fitur ini melayani pengaduan melalui telepon yang terintegrasi dengan layanan call center BP3TI melalui nomor call center 1500-876. Sehingga masyarakat Desa Broadband Terpadu dapat melakukan panggilan telepon secara online melalui internet untuk melakukan pengaduan, memberikan saran maupun kritik agar dapat menjaga kesinambungan (sustainability) Program Desa Broadband Terpadu.

Untuk menjaga optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan menjaga keberlangsungan Desa Broadband Terpadu, faktor SDM memiliki peranan yang penting. Untuk itu, selain melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur dan aplikasi, pengembangan SDM menjadi kunci penting dalam program ini.

Pengembangan SDM pada Desa Broadband Terpadu dilaksanakan untuk melatih SDM di desa agar dapat memanfaatkan fasilitas yangdisediakan pada Program Desa Broadband Terpadu. BP3TI mendidik SDM Program Desa Broadband Terpadu agar terampil menggunakan aplikasi untuk mengoptimalkan produktivitas mata pencaharian, harga jual dan kualitas hidup di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan komunikasi.

Dalam melaksanakan pengembangan SDM Desa Broadband Terpadu, pada 2015, BP3TI menggandeng Direktorat Kerjasama Universitas Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pendukung tersebut, dalam bentuk:

  1. Observasi dengan tujuan untuk pengumpulan data profil desa, pemilihan peserta Training of Trainers (TOT), Program Pengembangan SDM, penentuan penempatan perangkat internet
  2. Penentuan Modul untuk panduan ToT Program Pengembangan SDM, Panduan pendampingan desa, panduan pengelolaan aplikasi sistem informasi desa, panduan pengelolaan aplikasi desa dan panduan pengelolaan pusat informasi masyarakat
  3. Pelaksanaan ToT di seluruh Desa Broadband Terpadu
  4. Pendampingan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan membantu warga dalam memperkenalkan teknologi informasi dan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi.

Penyediaan BTS di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau merupakan tantangan tersendiri dalam pemerataan telekomunikasi dan informatika. Banyaknya daerah blankspot adalah kendala paling umum yang harus dihadapi BP3TI dalam mengurangi kesenjangan telekomunikasi antar wilayah.

Penyediaan BTS di daerah blankspot merupakan salah satu strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) c.q BP3TI mengurangi kesenjangan telekomunikasi tersebut. Program ini merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019, dimana Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk menjamin konektivitas pilalebar nasional melalui Universal Service Obligation (USO).

Keberadaan BTS di beberapa daerah blankspot merupakan jalan keluar untuk memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan akses komunikasi baik komunikasi suara maupun data. BTS tersebut akan memberikan layanan voice yang sudah mature, yaitu 2G dengan kapasitas efektif.

Target pembangunan penyediaan BTS di daerah blankspot pada 2015 sebanyak 125 lokasi, tahun 2016 sebanyak 125 titik dan terus dikembangkan setiap tahun sampai dengan 2019. Total target dari tahun 2015 s.d. 2019 adalah 575 titik.

Titik-titik yang menjadi target pembangunan merupakan hasil koordinasi Kementerian Kominfo RI dengan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang kemudian akan disurvei tim gabungan dari operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan Kementerian Kominfo melalui BP3TI.

Dalam program ini, operator telekomunikasi memiliki tugas menyediakan perangkat BTS, pemeliharaan, serta pengelolaan. Sedangkan BP3TI memiliki tugas menyediakan beli jasa bandwidth transmisi.

Pada tahun 2015, BP3TI telah menyediakan BTS di 5 (lima) lokasi daerah blankspot dimana menara (tower) merupakan milik pemerintah daerah. Menara tersebut dibangun di 3 (tiga) lokasi di Provinsi Kepulauan Riau, yakni di Desa Rewak, Desa Kiabu dan Desa Telaga, Kabupaten Anambas. Penyedia jasa transmisi VSAT dan power-nya adalah Telkom sedangkan menaranya dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu masing-masing 1 (satu) BTS di Desa Setarap, Kabupaten Melinau, Provinsi Kalimantan Utara dan di Desa Yuruf, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Untuk mempersiapak penyediaan BTS di daerah blankspot layanan telekomunikasi, BP3TI tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan survey ke lokasi yang dipilih berdasarkan usulan pemerintah daerah sebanyak 209 lokasi. Capaian sampai dengan Semester 1 Tahun 2016, lokasi yang berhasil disurvey sebanyak 66 lokasi yang tersebar di Pulau Kalimantan serta telah dilakukan pembangunan untuk power dan tower namun belum dilengkapi transimi untuk di 72 lokasi. Sedangkan 133 lokasi lainnya sedang dilakukan proses e-purchasing power dan tower di LKPP (e-Katalog), sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
infografis-sebaran-daerah-blank-spot

Penyediaan Jasa Akses Internet

Program Penyediaan Jasa Akses Internet yang dilaksanakan BP3TI merupakan program penyediaan akses internet dengan kapasitas bandwidth minimal 2Mbps. Pada tahun 2015, BP3TI telah telah berhasil menyediakan akses internet di 688 lokasi dari 800 lokasi yang ditargetkan. Penyediaan akses internet di tahun 2015 dilanjutkan di tahun 2016 dan terdapat penambahan lokasi, total capaian penyediaan akses internet sampai dengan semester 1 Tahun 2016 sejumlah 761 lokasi. Penyediaan tersebut termasuk akses internet untuk lokasi Desa Broadband Terpadu di 50 lokasi.

Penetapan lokasi yang menjadi target pembangunan jasa akses internet merupakan hasil kajian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas usulan Kementerian/Lembaga lain maupun Pemda, sesuai amanah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal.

Dalam penyediaan jasa akses internet ini, BP3TI memberikan pembiayaan beli jasa layanan bandwidth untuk akses internet yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan e-Purchasing LKPP (e-Katalog), sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Rentang masa kontrak bervariasi dari 1 hingga 2 bulan.

Sedangkan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga menyediakan perangkat lastmile (seperti komputer, LAN, dll), menyediakan tempat, catudaya dan perangkat pendukung lainnya. Jenis belanja Penyediaan Jasa Akses Internet merupakan Belanja Jasa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.

Metode akses internet untuk penyediaan jasa akses internet disesuaikan dengan kondisi geografis dan demografis di daerah. Secara umum metode akses internet yang dipilih dalam Penyediaan Jasa Akses Internet adalah fiber optic, radio link dan VSAT (Very Small Aperture Terminal). Estimasi target lokasi pembangunan Penyediaan Jasa Akses Internet tahun 2015 dan 2016 adalah 1.600 lokasi.

Dalam usaha pencapaian target penyediaan akses internet, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BP3TI, antara lain:

  1. Perlu klarifikasi mendalam dengan kementerian/lembaga, terkait usulan lokasi untuk mengatasi hambatan yang ditemui di lapangan.
  2. Kondisi alam ekstrem, yang menyebabkan petugas kesulitan membawa dan memasang perangkat VSAT di lokasi.
  3. Beberapa lokasi belum tersedia Customer Premise Equipment (CPE) seperti komputer, notebook/laptop serta potensi utilisasi bandwidth internet. Bahkan beberapa daerah belum tersedia sumber listrik yang memadai.

Capaian Penyediaan Jasa Akses Internet Tahun 2015 Berdasarkan Penyedia Jasa

Selama 2015, BP3TI telah melaksanakan Penyediaan Jasa Akses Internet dengan 8 (delapan) Penyedia Jasa Akses Internet di 688 lokasi dari target 800 lokasi, seperti dalam tabel berikut:

pembangunan berdasarkan penyedia jasa

Capaian Penyediaan Jasa Akses Internet Tahun 2015 Berdasarkan Pihak Pemberi Usulan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan pengusul pembangunan penyediaan jasa akses internet yang paling banyak selama 2015. Kemendikbud telah mengusulkan sebanyak 337 lokasi (48,98%), disusul Pemerintah Daerah sebanyak 224 lokasi (32,56%) dan Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 59 lokasi (8,58%).

Sedangkan untuk Lokasi Desa Broadband Terpadu di 50 lokasi, yang juga merupakan bagian program penyediaan jasa akses internet (7,27%), diusulkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di 16 lokasi (2,33%) serta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di 2 lokasi (0,29%).

pembangunan penyediaan jasa akses

Kinerja Layanan USO Telekomunikasi dan Informatika

Logo BP3TI

BP3TI berupaya keras agar capaian kinerja program utama BP3TI, yakni menyediakan infrastruktur TIK bagi masyarakat dan menyediakan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi dapat terwujud secara maksimal. Sejumlah kendala dalam mewujudkan program utama dihadapi sebagai tantangan oleh BP3TI. Capaian kinerja yang telah ditoreh BP3TI pada tahun 2015 akan terus dikembangkan dari tahun ke tahun, untuk menghilangkan kesenjangan digital di wilayah Indonesia melalui implementasi KPU/USO di bidang Telekomunikasi dan Informatika.

Capaian-capaian kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika, infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, internet dan/atau penyebaran informasi. Sehingga penyediaan Infrastruktur TIK yang memadai merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pemerataan pembangunan komunikasi dan informatika di Indonesia.

Pada 2015, BP3TI menitikberatkan penyediaan infrastruktur TIK berbasis konektivitas broadband/pitalebar di sejumlah daerah untuk mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat.

Program yang telah dilaksanakan BP3TI selama 2015 meliputi, penyediaan jasa akses internet, pembangunan BTS di daerah blankspot, pembangunan Desa Broadband Terpadu serta penyediaan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar.

Penyediaan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Penyediaan Ekosistem TIK merupakan salah satu mata rantai kerja BP3TI dalam rangka mewujudkan masyarakat berbasis informasi, yakni masyarakat yang memiliki kualitas kehidupan, perubahan sosial dan pembangunan ekonomi berdasar peran dan pemanfaatan TIK. Kegiatan dalam penyediaan ekosistem TIK dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan sarana dan prasarana penyediaan layanan telekomunikasi, internet dan/atau penyebaran informasi.

Lingkup Penyediaan Ekosistem TIK yang dilakukan BP3TI tidak hanya sebatas pada penyediaan aplikasi layanan publik, namun juga penyediaan pusat inkubator konten, penyediaan ekosistem broadband, dan penyediaan dan pengembangan aplikasi yang membantu mengembangkan kualitas masyarakat, seperti aplikasi e-Pemerintah, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Logistik dan e-Pengadaan.

Selama 2015, BP3TI melaksanakan program penyediaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat dengan memprioritaskan pada program-program seperti Penyediaan Payment Gateway Nasional, Program Penyediaan Inkubator Konten Lokal, Program Pengembangan Literasi Untuk Masyarakat Petani, Nelayan dan Pedalaman, Kajian Smart City, dan Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa.

Garis Besar Program USO 2016

“Pada 2016, BP3TI menetapkan prioritas stategis seperti penyediaan layanan akses seluller di 250 lokasi, layanan akses internet usulan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebanyak 1.600 lokasi, beroperasinya pemancar radio di 15 lokasi Lembaga Penyiaran Publik RRI dan beroperasinya 150 Desa Broadband Terpadu.”

BP3TI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo telah menetapkan Garis Besar Program Tahunan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika Tahun 2016. Garis Besar Program dimaksud sebagai komitmen BP3TI untuk dapat memberikan pelayanan telekomunikasi dan informatika yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri, agar dapat mengurangi kesenjangan antara daerah komersil dengan daerah tertinggal, terluar dan pedalaman yang belum tersentuh TIK melalui KPU/USO.

BP3TI, sebagai instansi yang bertugas melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal, setiap tahun mengemban tanggung jawab untuk memenuhi prioritas strategis agar dapat tercapai visi dan misi yang dicita-citakan BP3TI.

Prioritas kinerja BP3TI setiap tahun mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2015–2019 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019, dengan rincian sebagai berikut :

penyediaan infrastruktur.jpg

penyediaan ekosistem.jpg

 

Latar Belakang Program USO Telekomunikasi dan Informatika

”Konsep Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO) Telekomunikasi dan Informatika, muncul sebagai jawaban untuk mengupayakan pemerataan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Tanah Air”

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berperan sangat penting di era globalisasi dan demokratisasi. Perkembangan teknologi yang pesat, memudahkan masyarakat untuk mengakses segala jenis informasi dengan bebas tanpa mengenal batasan negara dan waktu. Inovasi teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi juga sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti sektor pemerintahan, perekonomian, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan suatu negara.

Pengguna internet di Indonesia tumbuh pesat, pada 2014 tercatat sebesar 88,1 juta jiwa, naik 34,9 persen dari 71,9 juta jiwa pengguna pada tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari sebaran wilayahnya, 78,5 persen dari total 88,1 juta jiwa penikmat internet di Indonesia, tinggal di wilayah Indonesia bagian barat. Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan penetrasi paling tinggi dengan

65 persen pengguna internet, disusul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 63 persen pengguna internet. Sedangkan posisi terendah ditempati oleh Provinsi Papua yang hanya memiliki 20 persen pengguna internet dari total populasi penduduknya.

Meski tumbuh pesat, sebaran pengguna internet di Indonesia tidak merata. Hal itu disebabkan Indonesia sejak lama telah mengalami ketertinggalan dalam hal kerapatan akses tetap. Beberapa negara telah melakukan deregulasi telekomunikasi saat kerapatan akses tetap lebih dari 10% dan bahkan 20%, pada awal 1990-an, sedangkan Indonesia melakukan deregulasi saat kerapatan akses tetap baru mencapai 4%.

Akibatnya saat kebijakan liberalisasi diperkenalkan melalui UU No. 36 Tahun 1999, Indonesia menghadapi isu pemerataan yaitu pembangunan jaringan telekomunikasi luar Jawa dan perdesaan yang tertinggal, sehingga pada akhirnya menimbulkan kesenjangan akses telekomunikasi nasional antara kota besar dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Untuk itulah pengembangan TIK yang menyeluruh, merata dan adil sangat diperlukan agar kesenjangan akses telekomunikasi nasional dapat kurangi.

Konsep Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO) Telekomunikasi dan Informatika, muncul sebagai jawaban untuk mengupayakan pemerataan jaringan TIK di Tanah Air. USO Telekomunikasi dan Informatika pada dasarnya merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya pelayanan publik bagi setiap warga negara, meskipun negara tidak secara langsung memegang peranan sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dimaksudkan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, infrastruktur komunikasi dan informatika harus dibangun oleh negara, sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsa. Jadi jelas, bahwa pemerataan pembangunan komunikasi dan informatika melalui Konsep Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO) sangat penting untuk dilakukan di Indonesia.

Secara rinci pembangunan komunikasi dan informatika pada periode 2004-2009 difokuskan pada tiga agenda, salah satunya adalah penyediaan layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Melanjutkan agenda pembangunan periode 2004-2009, pembangunan komunikasi dan informatika pada periode 2010-2014 diarahkan pada penguatan konektivitas nasional (Indonesia Connected) yang meliputi konektivitas ekonomi antar dan dalam pulau, serta konektivitas antar instansi pemerintah.

Pembangunan komunikasi dan informatika pada periode 2010-2014 dirumuskan dalam tiga agenda pembangunan yaitu:

  • Pengurangan kesenjangan digital dan wilayah yang belum dijangkau layanan komu-nikasi dan informatika.
  • Peningkatan ketersediaan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika yang aman dan modern dengan kualitas baik dan harga terjangkau.
  • Peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh aspek kehidupan.

Pada periode 2015-2019, pembangunan komunikasi dan informatika difokuskan pada percepatan konektivitas pitalebar nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan reformasi dan evaluasi pada desain USO yang telah dilaksanakan sejak 2009 sampai dengan periode 2014

Reformasi dan evaluasi terhadap desain USO dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemerataan serta pemanfaatan infrastruktur TIK di seluruh pelosok negeri. Reformasi desain USO itu dilakukan baik pada tataran kebijakan maupun tataran implementasi.

Reformasi dan evaluasi terhadap USO melahirkan peraturan menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 25 tahun 2015, tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang memiliki karakteristik pembangunan dilaksanakan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur TIK dengan pengembangan ekosistem TIK seperti SDM, aplikasi, dan konten yang mendukung.

Karakteristik lainnya adalah pembangunan berdasarkan prinsip bottom-up, dimana program yang disusun merupakan aspirasi dan usulan dari stakeholder terkait, seperti kementerian/lembaga lain atau pemerintah daerah (Pemda), sehingga pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Pembangunan KPU/USO dilakukan dibidang Telekomunikasi dan Informatika juga dilakukan dengan piloting atau bersifat cluster disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan daerah tersebut. Untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan infrastruktur TIK tersebut, diperlukan pula sinergitas yang kuat dari setiap stakeholder, sehingga setiap pihak memiliki peranan yang sama kuat dalam menjaga sustainability program.

Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan ruang lingkup pelaksanaan KPU/USO Telekomunikasi dan Informatika mencakup penyediaan infrastruktur TIK dan penyediaan ekosistem TIK di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika serta untuk kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan.

Pembangunan KPU/USO mengusung teknologi berbasis broadband. Hal ini sejalan dengan kecenderungan global yang menempatkan broadband sebagai kunci pembangunan IT. Oleh karena itu, pada periode 2015-2019, pembangunan komunikasi dan informatika difokuskan pada percepatan konektivitas broadband nasional.

Menurut data Bank Dunia, penambahan 10% penetrasi broadband (pitalebar) akan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (sumber: the World Bank, 2010). Penambahan 10% akses pitalebar dalam setahun berkorelasi dengan peningkatan 1,5% produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun (sumber: Booz & Company, 2009).

Sedangkan bagi Indonesia, peningkatan 1% penetrasi pitalebar rumah tangga mengurangi pertumbuhan pengangguran 8,6% (sumber: Katz et al, 2012). Pembangunan pitalebar akses bergerak 700 MHz, diperkirakan juga akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,4% pada industri jasa dan 0,2% pada kegiatan manufaktur (sumber: GSMA, Boston Consulting, 2010).

Pembangunan pitalebar nasional saat ini dapat dikatakan masih dalam tahap awal. Indonesia juga dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain dalam hal ketersediaan pitalebar. Dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, pitalebar nasional didefinisikan sebagai,“ akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile)”.

Tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pitalebar nasional digambarkan dalam grafik berikut :

tantangan pembangunan broadband nasional

 

Tugas dan Fungsi BP3TI

BP3TI mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BP3TI menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran, serta Monitoring, dan Evaluasi
  2. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dan non infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal
  3. Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal dan
  4. Pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian dan tata usaha.

Visi dan Misi, Nilai dan Sasaran Strategis

Rumusan Visi & Misi BP3TI mengacu pada Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi pembangunan itu termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang merupakan penjabaran Nawacita.

Dengan payung Visi Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2015- 2019, maka BP3TI menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi: “Mengatasi Kesenjangan Digital Secara Adil dan Merata, Terintegrasi dan Berkesinambungan Melalui Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Layanan Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Terwujudnya Masyarakat Berbasis Informasi.”

Adapun makna yang terkandung pada visi tersebut adalah :

  1. Mengatasi kesenjangan digital secara adil dan merata, terintegrasi dan berkesinambungan, adalah suatu keadaan dimana meratanya penyediaan infrastruktur TIK yang dipadukan dengan pengembangan ekosistem TIK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
  2. Penyediaan dan pengelolaan pembiayaan layanan umum bidang komunikasi dan informatika merupakan suatu tata kelola penyediaan infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK melalui mekanisme pengelolaan pembiayaan layanan umum.
  3. Terwujudnya masyarakat berbasis informasi merupakan suatu keadaan masyarakat dimana kualitas kehidupan, perubahan sosial dan pembangunan ekonomi didasari pada peran dan pemanfaatan TIK.

Misi: Untuk mewujudkan visi tersebut, BP3TI merumuskan misinya mengacu pada misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dengan penyesuaian berdasarkan Tugas dan Fungsi BP3TI. Misi yang diemban BP3TI, adalah:

  • Menyediakan layanan umum bidang komunikasi dan informatika berupa penyediaan infrastruktur, akses dan layanan serta konten secara adil dan merata, terintegrasi dan berkesinambungan.
  • Melaksanakan layanan umum bidang komunikasi dan informatika berupa penyediaan infrastruktur, akses dan layanan serta konten untuk daerah atau wilayah tertentu.
  • Melaksanakan pengelolaan pembiayaan bidang komunikasi dan informatika berupa layanan umum secara akuntabel dan transparan.
  • Menyediakan pembiayaan bidang komunikasi dan informatika berupa layanan umum secara akuntabel dan transparan.
  • Melaksanakan pengusahaan bidang komunikasi dan informatika yang dimungkinkan secara profesional, akuntabel, efektif dan efisien serta transparan.