Penyediaan Infrastruktur Penyiaran di Daerah Perbatasan, Terpencil, Terluar dan Tertinggal

Untitled-2

“BP3TI memanfaatkan dana USO untuk membangun transmisi penyiaran berupa perangkat pemancar Radio FM, sistem antena dan peralatan pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan siaran LPP RRI di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal. Pada 2015 BP3TI dapat merealisasikan 9 lokasi.”

Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal juga berhak mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan melalui lembaga penyiaran Indonesia. Namun faktanya, di wilayah perbatasan, sampai saat ini eksistensi lembaga penyiaran asing lebih dominan ketimbang lembaga penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah kongkret untuk melakukan penetrasi penyiaran di daerah perbatasan NKRI. Penyediaan Infrastruktur penyiaran daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar merupakan langkah nyata yang sangat mendesak agar kebutuhan masyarakat di wilayah itu, akan informasi yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan dapat terpenuhi.

BP3TI berupaya keras untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar, agar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal dapat mengakses informasi, khususnya informasi yang disebarluaskan melalui siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI). Langkah ini merupakan salah satu usaha BP3TI dalam mengurangi kesenjangan informasi antar wilayah di Indonesia.

Dalam program ini, BP3TI memanfaatkan dana USO untuk menyediakan sarana transmisi penyiaran berupa perangkat pemancar Radio FM, sistem antena dan peralatan pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan siaran LPP RRI di daerah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal.

BP3TI melakukan program penyediaan infrastruktur penyiaran, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Agar program ini dapat berjalan optimal, BP3TI melakukan kerjasama dengan LPP RRI sejak perencanaan, survei lokasi, persiapan pengadaan, pelatihan dan pengelolaan aset. Aset-aset infrastruktur penyiaran yang disediakan oleh BP3TI ini, nantinya juga akan dialihstatuskan kepada LPP RRI untuk dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara. Mekanisme alih status BMN tersebut, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN.

 lokasi infrastruktur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s