Lomba Meme BP3TI “Merdeka dengan Broadband”

lomba meme copy3

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke- 71, instagram @bp3ti_kominfo mengadakan lomba meme dengan tema “Merdeka dengan Broadband”

Lomba ini berhadiah :
Juara 1: 1 buah Action Cam Bpro Alpha Plus
4 Juara Favorit: 4 Voucher Pulsa 100K

Caranya :
1. Bikin Meme sesuai Tema
2. Follow instagram @bp3ti_kominfo
3. Upload meme “Merdeka dengan Broadband, disertai hashtag #Bp3ti_kominfo #broadbandforBetterLiving
4. Tag/mention instagram @bp3ti_kominfo dan 2 orang teman kamu.
5. Caption lomba ini, di foto meme yang diposting
6. Peserta lomba diperbolehkan memposting maksimal 3 meme.

Periode lomba berlaku 17 – 30 Agustus 2016

Pemenang akan dilihat dari jumlah like terbanyak dan kesesuaian tema.
Pemenang akan diumumkan pada 1 September 2016 di instagram @bp3ti_kominfo dan medsos BP3TI lainnya.

More info :
Blog: Humasbp3tikominfo.wordpress.com
Instagram: @bp3ti_kominfo
Twitter: @BP3TI_KOMINFO
Facebook: @BP3TIKOMINFO
Youtube: BP3TI KOMINFO
#kerjanyata #BP3TI_Kominfo #USO #ICT #BP3TI #indonesia #Palaparing #DBT #broadband #internet #indonesiabisa #internetindonesia #Kemkominfo #3T #desa #publicservice #village #terpencil #tertinggal #terdepan #aksesinternet #kerjanyata #pesonaindonesia #BroadbandforBetterLiving #lombainstagram #lombameme #kominfo #lombaberhadiah #lombafoto #17agustus #HutRI #Kemerdekaan #lomba17agustus #event #kuis #meme #lawak #dagelan #bikinrame #memeinajah #messenger #group #community #Palaparing #Regram #RI71

Advertisements

Capaian PNBP BP3TI Semester 1 Tahun 2016

BP3TI, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum memiliki tugas mengelola pendapatan dan pembiayaan telekomunikasi dan informatika untuk yang berkaitan dengan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO). Pendapatan dan pembiayaan program KPU/USO berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang salah satunya berasal dari Kontribusi KPU/USO.

Kontribusi KPU/USO dipungut dari para operator telekomunikasi yang telah memperoleh ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sejumlah 1,25% dari pendapat kotor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009.

Target PNBP tersebut semakin meningkat setiap tahun. Target tersebut ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui DPR RI. Pada 2016, BP3TI ditargetkan untuk memperoleh PNBP senilai Rp. 2.567.117.599.968,- atau naik 29.53% dari target tahun 2015. Realisasi capaian target sampai dengan Semester 1 Tahun 2016 telah mencapai 57,93% dari target atau setara dengan Rp. 1.487.148.849.816,-.

Dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan serta intensifikasi terhadap Kontribusi KPU/USO, hal-hal yang telah diupayakan oleh BP3TI antara lain:

  1. Memberitahuan pembayaran kontribusi KPU/USO kepada operator telekomunikasi
  2. Mencocokan dan meneliti pembayaran kontribusi KPU/USO
  3. Menetapkan Berita Acara Pencocokan dan Penelitian Pembayaran Kontribusi KPU/USO
  4. Melakukan koordinasi mengenai tenggat waktu pembayaran yang telah ditetapkan kepada para operator
  5. Mencatat, mengelola dan membukukan piutang para operator telekomunikasi dan denda majemuk sebesar 2% perbulan selama belum dilakukan pelunasan KKPU/USO.

 

Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU)

Pembiayaan Pelaksanaan KPU/USO Telekomunikasi dan Informatika diperoleh dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (Kontribusi KPU/USO) para operator telekomunikasi yang telah memperoleh Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Kontribusi KPU/USO Tahun 2005 sampai dengan 2008 sebelumnya ditetapkan sebesar 0,75% dari pendapatan kotor para penyelenggara telekomunikasi yang disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan BTIP, namun sejak tahun 2009, besaran Kontribusi KPU/USO mengalami kenaikan menjadi 1,25%. Dasar kenaikan besaran pungutan Kontribusi KPU/USO ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi KPU/USO (Universal Service Obligation).

Target Kontribusi KPU/USO semakin meningkat setiap tahun. Target tersebut ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui DPR RI. Pada 2015, BP3TI menorehkan keberhasilan dengan melampaui target kontribusi KPU/USO yang ditetapkan Kementerian Kominfo. BPPPTI berhasil memperolehkontribusi KPU/USO senilai Rp.2.150.472.863.933,97,- atau 108,51% dari target yang ditentukan Rp.1.981.888.932.008,-. Dalam grafik dibawah ini menggambarkan Target dan Realisasi penerimaan PNBP BP3TI selama lima tahun terakhir.

penerimaan negara bukan pajak

HUT RI, Pecut Penyediaan Base Tranceiver Station (BTS) Rampung Akhir 2016

Era digital sedang dalam masa puncaknya. Namun, Kesenjangan Telekomunikasi dan Informatika antar wilayah di Indonesia masih kentara. Banyak daerah di Indonesia yang masih menjadi daerah blankspot. Kondisi geografis Indonesia yang bergunung-gunung dan terdiri dari ribuan pulau menjadi alasan sulitnya Kemkominfo mengurai kesenjangan Telekomunikasi dan Informatika antara pusat dan daerah. Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) pun dicanangkan Kemkominfo dan menunjuk Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sebagai eksekutor dalam mengurangi kesenjangan telekomunikasi tersebut melalui program Penyediaan Base Tranceiver Station (BTS) di daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi.

Penyediaan Base Tranceiver Station (BTS) di daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi (selanjutnya disebut BTS), menjadi salah satu solusi mengurai titik blankspot . BP3TI pada tahun 2015 telah menyediakan 5 BTS perbatasan yang dapat mengurai 5 titik blankspot, 3 di Kepulauan Riau, 1 di Kalimantan Utara, dan terakhir di Keerom Papua.Tahun 2016, target BP3TI akan mengentaskan 132 daerah blankspot. Pembangunan BTS Perbatasan tahun 2016 dikonsentrasikan di Kalimantan, NTT, Papua, dan Maluku.

Dalam pembangunan BTS, Kemkominfo memberikan peluang kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengusulkan lokasi pembangunan BTS. Usulan lokasi kemudian disurvei oleh tim gabungan dari operator telekomunikasi, pemda dan Kemkominfo serta BP3TI. Hasil survei tersebut kemudian menjadi dasar implementasi BTS yang dibangun oleh BP3TI.

Berdasarkan survei, spesifikasi BTS yang dibutuhkan minimal memiliki tinggi 32 M dan membutuhkan 450 watt energi listrik dan bandwidth 256 Kbps. Jika dibandingkan dengan kecepatan data di pusat, daerah yang akan dibangun BTS masih jauh dari kata mapan koneksi telekomunikasi. Namun, sebagai permulaan dan sesuai perhitungan kebutuhan data di daerahperbatasan, kecepatan 256 Kbps diasumsikan sudah dapat mencukupi kebutuhan data di daerah perbatasan.

Pelaksanaan program BTS padatahun 2016, BP3TI bertugas untuk menyediakan power tower (Menara dan catudaya) dan transmisi. Penyediaan BTS/GSM dipercayakan oleh Kemkominfo kepada PT Telkomsel pada 132 lokasi Blankspot tahun 2016. BP3TI dalam menyediakan power tower dan penyediaan transmisi dilaksanakan melalui proses seleksi dengan mekanisme e-Purchasing (e-Katalog LKPP) berdasarkan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

Setelah melalui proses seleksi/ pemilihan dalam pengadaan, PT.Surya Energy Indotama mengemban tugas sebagai penyedia power dan tower, sedangkan pekerjaan transmisi diemban oleh 6 perusahaan, yaitu PT. Telkom,Tbk,  PT. AJN Solusindo, PT. Matra Mandiri Prima, PT. Aplikanusa Lintas Arta, PT. Indo Pratama Teleglobal dan PT. Dwi Tunggal Putra.

Hal yang tidak kalah penting dalam pembangunan BTS adalah sinergi antara pemda dan Pemerintah Pusat, yaitu Kemkominfo Pemda sebagai pihak pengusul memiliki tugas menyediakan lahan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, lahan yang disediakan pemda dipinjam pakai oleh Kemkominfo sebagai lokasi BTS.

Selainitu, pemda juga harus membantu dan mempercepat proses ijin pembangunan BTS, seperti ijin mendirikan bangunan, ijin prinsip, dan ijin gangguan. Sehingga saat semua proses administrasi di pusat selesai, proyek pembangunan BTS dapat segera dieksekusi.

Berdasarkan rapat Join Project Planning(JPP) di D.I. Yogjakarta pada tanggal 14-15 Juli 2016, ditargetkan 8 lokasi di Kalimantan Barat dan Papua Barat dari total 132 lokasi akan “on air” sebelum tanggal 17 Agustus 2016.5 lokasi yang terletak di Kabupaten Sengau, Kalimantan Barat adalah, Dusun Sei Tekam, Dusun Sugumon, Dusun Bungakang, Dusun Mangkau dan Dusun Pala Pasang. 3 lokasi lainnya berada di Papua Barat yaitu 2 di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Maybrat.

Fase “on air” ke-dua ditargetkan pada bulan September 2016 untuk 25 lokasi,masing-masing 12 lokasi di Nusa Tenggara Timur, 2 Lokasi di Maluku, 6 Lokasi di Kalimantan Barat, 2 lokasi di Kalimantan Timur, 2 Kalimantan Utara.

 

Kondisi Terkini! Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring

Proyek Palapa Ring akan melayani 57 kabupaten (daftar kabupaten terlampir) yang tidak dijangkau oleh penyelenggarara telekomunikasi. Dalam pembangunan infrastruktur proyek ini akan dibagi menjadi 3 paket sebagai berikut:

  1. Paket Barat menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 km dan nilai investasi Rp. 1,28 Triliun;
  2. Paket Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 km dan nilai investasi Rp. 1,38 Triliun; dan
  3. Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua, (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 km dan nilai investasi Rp. 5,1 Triliun

Status proyek Paket Barat dan Paket Tengah telah dilaksanakan penandatangan kontrak, sedangkan untuk Paket Timur masih dalam proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek. Pemenang lelang Paket Barat adalah Konsorsium Triasmitra – Moratel dan membentuk Badan Usaha Pelaksana khusus untuk proyek ini yaitu PT. Palapa Ring Barat. Perjanjian KPBU Palapa Ring Paket Barat telah ditandatangani tanggal 29 Februari 2016. Untuk Paket Tengah pemenang lelang adalah Konsorsium Pandawa Lima dan membentuk Badan Usaha Pelaksana khusus untuk proyek ini yaitu PT. Len Telekomunikasi Indonesia yang Perjanjian KPBUnya telah ditandatangani tanggal 3 Maret 2016.

Progres paket Barat dan Paket Tengah hingga saat ini masih dalam proses financial closing sebelum masuk dalam tahap pembangunan. Pembangunan infrastruktur proyek ini direncanakan selesai pada akhir tahun 2018 dan seluruh jaringan Palapa Ring dapat beroperasi pada awal 2019. Sedangkan untuk Paket Timur, progres saat ini masih dalam tahap lelang Badan Usaha Pelaksana dan ditargetkan untuk penandatanganan Perjanjian KPBU pada Agustus 2016.

Dalam rangka penyebarluasan informasi penggelaran jaringan Palapa Ring Paket Barat, pada tanggal 15 Juni 2016 telah dilaksanakan Sosialisasi Palapa Ring Paket Barat di Kantor Walikota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Pemerintah Daerah yang wilayahnya dilalui oleh jaringan Palapa Ring Paket Barat. Sosialisasi dimaksud dilakukan juga untuk mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah daerah. Untuk Paket Tengah, sosialisasi direncanakan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2016 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Awas, Penipuan Atas Nama Pengadaan Program KPU/USO

Akhir-akhir ini marak beredar informasi mengenai Penunjukan Langsung Program Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation (KPU/USO) yang ternyata banyak diantaranya adalah sebuah bentuk penipuan yang terjadi ditengah masyarakat.

Padahal, program ini aslinya diselenggarakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Direktorat Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) berdasarkan Peraturan Menkominfo No.25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelaksanaan Universal Telekomunikasi dan Informatika.

Untuk itu, guna menghindari terjadinya penipuan yang mengatasnamakan program tersebut, maka masyarakat perlu tahu lebih banyak mengenai detail program tersebut. Pasalnya, banyak diantara kasus penipuan yang terjadi dimana pelakunya mengatasnamakan dirinya sebagai perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini BP3TI Kominfo, sebagai pihak yang dapat menjamin agar usulan atau proposal program dari pemerintah daerah mengenai KPU/USO dapat disetujui atau diimplementasikan.

“BP3TI, Ditjen PPI, Kemkominfo tidak menunjuk perusahaan konsultan ataupun perorangan tertentu yang dapat menjamin bahwa usulan/ program KPU/USO yang disampaikan Pemerintah Daerah dapat disetujui atau diimplementasikan oleh Kemkominfo,” ujar Direktur Utama BP3TI, Anang Latif dalam edaran tertulisnya kepada para Kepala Daerah seperti Bupati dan Walikota, serta Kepala-kepala Dinas terkait di seluruh Indonesia pada Selasa, (9 Agustus 2016) kemarin.

Menurut Anang, pengadaan Program KPU/USO oleh BP3TI dilakukan menurut mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasannya.

“Jadi, berdasarkan legalitas itulah kita melakukan pekerjaan. Maka semua proses pemilihan barang/jasa Program KPU/USO dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan melalui e-Purchasing (e-Katalog LKPP) atau Kelompok Kerja ULP melalui LPSE yang dapat diakses secara online,” jelas Anang.

Karenanya, Anang menghimbau kepada para Kepala Daerah agar menyampaikan kepada lembaga lain di wilayahnya mengenai hal tersebut, serta bisa berkoordinasi dengan BP3TI, Ditjen PPI, Kemkominfo untuk informasi lebih lanjut.

“Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi selengkapnya soal Program KPU/USO ini di kantor kami, Wisma Kodel Lantai 6, Jl HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan atau dengan menghubungi call center USO di 1500-876,” pungkas Anang. ***

whatsapp-image-2016-10-17-at-13-31-14

 

Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring

Proyek ini merupakan proyek pengembangan jaringan telekomunikasi ke seluruh kabupaten/kota dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (“SKKL”), Sistem Komunikasi Serat Optik (“SKSO”). Ide pembangunan jaringan serat optik ini dimaksudkan sebagai tulang punggung (backbone) bagi sistem telekomunikasi nasional. Proyek ini juga merupakan bagian dari proyek nasional yang telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dimana disebutkan bahwa 100% kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki jaringan telekomunikasi. Proyek ini dirancang untuk menyalurkan layanan pita lebar (broadband) ke pengguna akhir (end user) dengan kecepatan bit transfer sekurang-kurangnya 10 Mbps di pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan.

Proyek ini dilakukan dengan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha/KPBU) berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dari total 514 kabupaten/kota (KK) di seluruh Indonesia, saat ini terdapat 457 KK yang telah dan akan terjangkau dengan jaringan telekomunikasi SKKL dan SKSO. Pembangunan serat optik 457 KK tersebut merupakan komitmen operator telekomunikasi selama kurun waktu 2007–2015 dengan target terselesaikan pada tahun 2017.  Sebagian besar jaringan serat optik yang telah dibangun tersebut terfokus pada daerah-daerah kota besar dengan potensi komersial yang memadai.  Sedangkan sisanya sebanyak 57 KK merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan potensi pengguna yang relatif kecil.

Untuk mengatasi kebutuhan jaringan serat optik di daerah terpencil sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kemkominfo”) telah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan jaringan serat optik di sisa 57 KK dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kemkominfo menargetkan penyelesaian pembangunan jaringan serat optik tersebut pada tahun 2017 dan membagi Proyek menjadi 3 paket sebagaimana berikut:

palapa ring 1

Proyek Palapa Ring diyakini akan memberikan manfaat sangat besar untuk mendukung jaringan telekomunikasi tetap dan seluler, serta layanan-layanan berbasis teknologi yang digalakkan dalam program pembangunan seperti, pendidikan jarak jauh (tele-edukasi), konsultasi medis jarak jauh (tele-kesehatan), pemanfaatan e-government, akses internet, serta siaran TV ke berbagai pelosok Nusantara. Integrasi jaringan backbone ini juga akan mendukung secara tidak langsung ketahanan nasional, karena makin mudahnya akses informasi antar wilayah. Proyek Papala Ring juga akan memudahkan dan memurahkan komunikasi Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) sekaligus mempercepat penetrasi jaringan telepon di Indonesia.

Secara makro manfaat Proyek Palapa Ring dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Sebagai backbone telekomunikasi nasional yang mendukung pengembangan jaringan telekomunikasi tetap (fixed) dan seluler (mobile), serta mendukung ketahanan nasional dari segi akses informasi,
  2. Mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi,
  3. Terwujudnya penyediaan jasa akses Teknologi Informasi dan Komunikasi
  4. Terwujudnya pengembangan TIK khususnya pada daerah yang belum tersedia akses informasi dan komunikasi.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek KPBU pertama dalam sektor telekomunikasi yang menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Sumber dana proyek ini adalah dana Universal Service Obligation (USO). Dengan menggunakan mekanisme skema AP, maka pembayaran layanan dilakukan secara berkala selama masa konsensi oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Menteri Kominfo RI kepada Badan Usaha Pelaksana berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/ PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

  1. Komponen biaya yang dapat dibayarkan dalam skema AP adalah biaya modal, biaya operasional dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini, risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK. Dengan diambilnya resiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi dengan persyaratan dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama. konsep kerja sama antara pemerintah dgn kpbu proyek palapa ring

 

Tim Futsal Ditjen PPI

BP3TI tergabung dalam TIM futsal Ditjen PPI turut bertanding dalam rangka HUT RI ke 71 untuk memperebutkan piala Menkominfo. Pertandingan futsal ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2016 antara Ditjen PPI melawan Ditjen Aptika dengan skor 9-2.WhatsApp Image 2016-08-09 at 15.11.15Pertandingan berikutnya tanggal 9 Agustus 2016, Ditjen PPI vs Ditjen SD PPI menghasilkan skor 5-3

Foto kedua pertandingan PPI vs SDPPI. Direktur utama BP3TI , bapak Anang Latif berfoto bersama dengan pemain futsal Ditjen PPI:WhatsApp Image 2016-08-09 at 15.15.38