Awas, Penipuan Atas Nama Pengadaan Program KPU/USO

Akhir-akhir ini marak beredar informasi mengenai Penunjukan Langsung Program Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation (KPU/USO) yang ternyata banyak diantaranya adalah sebuah bentuk penipuan yang terjadi ditengah masyarakat.

Padahal, program ini aslinya diselenggarakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Direktorat Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) berdasarkan Peraturan Menkominfo No.25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelaksanaan Universal Telekomunikasi dan Informatika.

Untuk itu, guna menghindari terjadinya penipuan yang mengatasnamakan program tersebut, maka masyarakat perlu tahu lebih banyak mengenai detail program tersebut. Pasalnya, banyak diantara kasus penipuan yang terjadi dimana pelakunya mengatasnamakan dirinya sebagai perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini BP3TI Kominfo, sebagai pihak yang dapat menjamin agar usulan atau proposal program dari pemerintah daerah mengenai KPU/USO dapat disetujui atau diimplementasikan.

“BP3TI, Ditjen PPI, Kemkominfo tidak menunjuk perusahaan konsultan ataupun perorangan tertentu yang dapat menjamin bahwa usulan/ program KPU/USO yang disampaikan Pemerintah Daerah dapat disetujui atau diimplementasikan oleh Kemkominfo,” ujar Direktur Utama BP3TI, Anang Latif dalam edaran tertulisnya kepada para Kepala Daerah seperti Bupati dan Walikota, serta Kepala-kepala Dinas terkait di seluruh Indonesia pada Selasa, (9 Agustus 2016) kemarin.

Menurut Anang, pengadaan Program KPU/USO oleh BP3TI dilakukan menurut mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasannya.

“Jadi, berdasarkan legalitas itulah kita melakukan pekerjaan. Maka semua proses pemilihan barang/jasa Program KPU/USO dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan melalui e-Purchasing (e-Katalog LKPP) atau Kelompok Kerja ULP melalui LPSE yang dapat diakses secara online,” jelas Anang.

Karenanya, Anang menghimbau kepada para Kepala Daerah agar menyampaikan kepada lembaga lain di wilayahnya mengenai hal tersebut, serta bisa berkoordinasi dengan BP3TI, Ditjen PPI, Kemkominfo untuk informasi lebih lanjut.

“Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi selengkapnya soal Program KPU/USO ini di kantor kami, Wisma Kodel Lantai 6, Jl HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan atau dengan menghubungi call center USO di 1500-876,” pungkas Anang. ***

whatsapp-image-2016-10-17-at-13-31-14

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s