Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring

Proyek ini merupakan proyek pengembangan jaringan telekomunikasi ke seluruh kabupaten/kota dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (“SKKL”), Sistem Komunikasi Serat Optik (“SKSO”). Ide pembangunan jaringan serat optik ini dimaksudkan sebagai tulang punggung (backbone) bagi sistem telekomunikasi nasional. Proyek ini juga merupakan bagian dari proyek nasional yang telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dimana disebutkan bahwa 100% kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki jaringan telekomunikasi. Proyek ini dirancang untuk menyalurkan layanan pita lebar (broadband) ke pengguna akhir (end user) dengan kecepatan bit transfer sekurang-kurangnya 10 Mbps di pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan.

Proyek ini dilakukan dengan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha/KPBU) berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dari total 514 kabupaten/kota (KK) di seluruh Indonesia, saat ini terdapat 457 KK yang telah dan akan terjangkau dengan jaringan telekomunikasi SKKL dan SKSO. Pembangunan serat optik 457 KK tersebut merupakan komitmen operator telekomunikasi selama kurun waktu 2007–2015 dengan target terselesaikan pada tahun 2017.  Sebagian besar jaringan serat optik yang telah dibangun tersebut terfokus pada daerah-daerah kota besar dengan potensi komersial yang memadai.  Sedangkan sisanya sebanyak 57 KK merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan potensi pengguna yang relatif kecil.

Untuk mengatasi kebutuhan jaringan serat optik di daerah terpencil sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kemkominfo”) telah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan jaringan serat optik di sisa 57 KK dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kemkominfo menargetkan penyelesaian pembangunan jaringan serat optik tersebut pada tahun 2017 dan membagi Proyek menjadi 3 paket sebagaimana berikut:

palapa ring 1

Proyek Palapa Ring diyakini akan memberikan manfaat sangat besar untuk mendukung jaringan telekomunikasi tetap dan seluler, serta layanan-layanan berbasis teknologi yang digalakkan dalam program pembangunan seperti, pendidikan jarak jauh (tele-edukasi), konsultasi medis jarak jauh (tele-kesehatan), pemanfaatan e-government, akses internet, serta siaran TV ke berbagai pelosok Nusantara. Integrasi jaringan backbone ini juga akan mendukung secara tidak langsung ketahanan nasional, karena makin mudahnya akses informasi antar wilayah. Proyek Papala Ring juga akan memudahkan dan memurahkan komunikasi Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) sekaligus mempercepat penetrasi jaringan telepon di Indonesia.

Secara makro manfaat Proyek Palapa Ring dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Sebagai backbone telekomunikasi nasional yang mendukung pengembangan jaringan telekomunikasi tetap (fixed) dan seluler (mobile), serta mendukung ketahanan nasional dari segi akses informasi,
  2. Mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi,
  3. Terwujudnya penyediaan jasa akses Teknologi Informasi dan Komunikasi
  4. Terwujudnya pengembangan TIK khususnya pada daerah yang belum tersedia akses informasi dan komunikasi.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek KPBU pertama dalam sektor telekomunikasi yang menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Sumber dana proyek ini adalah dana Universal Service Obligation (USO). Dengan menggunakan mekanisme skema AP, maka pembayaran layanan dilakukan secara berkala selama masa konsensi oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yaitu Menteri Kominfo RI kepada Badan Usaha Pelaksana berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/ PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

  1. Komponen biaya yang dapat dibayarkan dalam skema AP adalah biaya modal, biaya operasional dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini, risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK. Dengan diambilnya resiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi dengan persyaratan dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama. konsep kerja sama antara pemerintah dgn kpbu proyek palapa ring

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s